Jl. Margonda Raya No. 54
(+62 21) 2940 2276
(+62 21) 2940 2276

KIP Jawa Barat Lakukan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Pemkot Depok

Tim Verifikasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat saat melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. (Foto: Nanang/Diskominfo)

depok.go.id- Tim Verifikasi Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Rabu (29/08). Momen tersebut dilaksanakan untuk melihat penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat Tahun 2018.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah di kabupaten/kota menerapkan UU keterbukaan informasi publik dari segi pelayanan, ketersediaan, dan penyebaran informasi,” ujar Koordinator Tim Monev KIP Provinsi Jawa Barat, Desy Laelatul Komariah.
Desy mengatakan, pelaksanaan Monev ini merupakan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang rutin dilakukan setiap tahun. Dengan diadakannya Monev, bertujuan untuk melihat pemetaan dan memberikan rekomendasi kepada tiap kabupaten/kota yang harus diperbaiki dan dievaluasi dari penerapan UU keterbukaan informasi publik.
“Selain itu juga mendorong badan publik untuk lebih siap menerapkan keterbukaan informasi publik,” ucapnya.
Dikatakannya, ada beberapa poin penting yang harus dipenuhi untuk penilaian dalam Monev. Antara lain tentang kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), ketersediaan informasi, pelayanan informasi, dan pengumuman secara berkala yang dilihat dari website.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kota Depok Sidik Mulyono berharap melalui monitoring dan evaluasi ini dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam membangun keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, selama ini pihaknya selalu melakukan rapat bulanan ke tiap PPID, selain itu juga selalu memberikan sosialisasi tentang KIP kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
“Kami terus mengingatkan kepada OPD lain untuk terus berupaya melakukan peningkatan pemberian informasi kepada masyarakat. Kami berharap kedatangan tim ini dapat membantu untuk meningkatkan kinerja kami dalam pengimplementasian UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.
Penulis : Indri Purnama
Editor : Retno Yulianti
Diskominfo